Seminar IKAL Sulbar: Prof. Arsyad Sebut BBRMP Sulbar Garda Terdepan Layanan Kementan di Daerah
MAMUJU- Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat hadir dalam kegiatan Seminar dan Rapat Kerja Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (DPD IKAL) Sulawesi Barat yang berlangsung di Aula Andi Depu Lantai III Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (23/4/2026). Kehadiran BBRMP Sulawesi Barat menjadi representasi Kementerian Pertanian di daerah dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus mempercepat pelayanan program pembangunan pertanian di Sulawesi Barat.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Ir. Muhammad Arsyad, S.P., M.Si., Ph.D selaku Tim Khusus Menteri Pertanian hadir dan didampingi langsung Direktur Wilayah BBRMP Sulawesi Barat, Dr. Sumarni Pannikkai.S.P., M.Si Dalam pemaparannya, Prof. Arsyad menegaskan bahwa keberadaan BBRMP Sulawesi Barat merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah pusat di daerah sekaligus menjadi garda terdepan layanan Kementerian Pertanian di Sulawesi Barat.
Menurutnya, BBRMP Sulawesi Barat menjadi wadah koordinasi, konsultasi, serta fasilitasi berbagai kebutuhan sektor pertanian agar pembangunan pertanian Sulawesi Barat semakin maju, modern, dan berdaya saing.
Prof. Arsyad menjelaskan, pemerintah daerah, petani, kelompok tani, maupun stakeholder terkait tidak perlu jauh-jauh ke pusat untuk berkoordinasi, karena Kementerian Pertanian telah hadir melalui BBRMP Sulawesi Barat yang siap membantu mengawal program, usulan bantuan, inovasi teknologi, hingga percepatan pembangunan pertanian.
Dalam paparannya dijelaskan bahwa nilai PDRB sektor pertanian Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dari Rp22,16 triliun pada 2021 menjadi Rp33,96 triliun pada 2025 atau tumbuh 14,71 persen pada periode 2024–2025. Bahkan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Sulawesi Barat dengan kontribusi mencapai 48 persen.
Menurut Prof. Arsyad, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Sulawesi Barat, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, maupun penguatan ketahanan pangan daerah.
Ia juga memaparkan sejumlah program prioritas pertanian Sulawesi Barat yang perlu disinkronkan dengan Kementerian Pertanian, antara lain peningkatan produksi tanaman perkebunan, pangan dan hortikultura, pengembangan kawasan buah-buahan, penguatan perbenihan padi dan komoditas unggulan, pengembangan ternak, pengendalian hama terpadu, adaptasi perubahan iklim, peningkatan kapasitas penyuluh dan petani, hingga fasilitasi perizinan usaha pertanian.
Selain itu, Kementerian Pertanian saat ini menjalankan program strategis nasional untuk mendukung keberlanjutan swasembada pangan, meliputi cetak sawah baru, optimasi lahan, pengelolaan air dan irigasi, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi, penyuluhan dan regenerasi petani, serta hilirisasi sektor pertanian.
Prof. Arsyad menekankan pentingnya pengusulan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) secara berjenjang dan akurat agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Proses tersebut diawali dengan identifikasi dan verifikasi oleh penyuluh pertanian di tingkat desa. Selanjutnya data diverifikasi kembali di tingkat kabupaten oleh dinas terkait atau Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten. Setelah itu, usulan CPCL diteruskan ke tingkat provinsi untuk diverifikasi oleh dinas provinsi atau Kelompok Kerja Substansi Penyuluh Pertanian. Data yang telah lengkap kemudian dimasukkan ke BBRMP Sulawesi Barat untuk dilakukan verifikasi akhir sebelum diteruskan kepada Direktorat Jenderal teknis di Kementerian Pertanian.
Pada bagian akhir pemaparannya, Prof. Arsyad menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan. Karena itu diperlukan inovasi kelembagaan, pembagian peran yang jelas antarstakeholder, koordinasi lintas sektor, dan strategi penguatan kelembagaan yang terencana.
“Memajukan pertanian adalah salah satu opsi terbaik untuk memajukan ekonomi Sulawesi Barat, karena sektor ini memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kehadiran BBRMP Sulawesi Barat bersama Tim Khusus Menteri Pertanian diharapkan semakin mempercepat akses daerah terhadap program pusat, memperkuat modernisasi pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani Sulawesi Barat.(MN)